Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi ancaman serius bagi lingkungan, juga berdampak pada kesehatan publik, serta kelancaran sektor energi nasional di Provinsi Riau.
PT Pertamina Hulu Rokan menegaskan kesiagaan penuh untuk mengamankan operasional Objek Vital Nasional dari risiko Karhutla melalui apel siaga di Rumbai, Sabtu 25 April 2026.
General Manager PHR Zona Rokan Andre Wijanarko mengatakan, stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi utama bagi keandalan produksi migas nasional.
Ancaman Karhutla adalah risiko operasional nyata yang akan berdampak langsung terhadap infrastruktur energi dan keselamatan masyarakat.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” katanya.
“Kesiagaan personel Fire Brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan, merepresentasikan ketegasan perusahaan dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat.”
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peran aktif perusahaan sebagai tuan rumah Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan di Lapangan Upacara Rumbai.
Mereka berharap langkah ini menandai kesiapan korporasi energi dalam menghadapi potensi kebakaran saat memasuki periode rawan cuaca ekstrem.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi gelar kesiapan armada dan personel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla di Lapangan Sanggar, PH Rumbai.
Kesiapsiagaan sejak dini kata Hanif, sangat penting untuk menekan potensi terjadinya Karhutla, “terutama di wilayah rawan yang memiliki lahan gambut luas.”
Kesiapan infrastruktur mitigasi di tingkat perusahaan disebut sejalan dengan strategi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam merespons tantangan hidrometeorologis tahun 2026.
Hanif Faisol Nurofiq yang bertindak sebagai pembina apel menekankan pentingnya aktivasi early fire response atau respons dini di tingkat lapangan.
Hanif menilai pengendalian Karhutla membutuhkan langkah terpadu yang melibatkan banyak pihak.
Pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha dinilai harus bergerak serentak untuk mencegah kebakaran meluas.
Keterlibatan PHR dalam penanggulangan bencana lingkungan juga mencakup penerapan protokol preventif ketat di area konsesi.
Perusahaan turut menjalankan langkah responsif ketika terjadi eskalasi kebakaran di wilayah sekitar operasi.
Pada masa siaga Idulfitri 1447 Hijriah lalu, tim penanggulangan kebakaran PHR diterjunkan membantu operasi pemadaman Karhutla di Dumai.
Dalam misi itu, PHR mengerahkan peralatan taktis dan personel guna membantu Satgas Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Manggala Agni melokalisasi titik api di lahan gambut.
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta perwakilan lintas korporasi. Kolaborasi besar ini menjadi bukti kesiapan Provinsi Riau menjaga wilayahnya dari ancaman anomali cuaca ekstrem tahun ini.
“Pengendalian Karhutla mewajibkan sinergi lintas sektor secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha adalah kunci utama mewujudkan lingkungan yang aman, bebas Karhutla, demi keberlanjutan ekosistem serta kesehatan masyarakat luas,” tegas Hanif.
