Sebanyak 6.902 titik panas terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 25 hingga 31 Agustus 2026. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat Kalimantan sebagai wilayah paling terdampak dengan 5.201 titik panas dalam periode yang sama.
Lonjakan titik panas ini memicu penurunan kualitas udara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di dua provinsi tersebut berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya selama sepekan terakhir.
Analisis citra satelit WALHI menunjukkan hampir 50 persen dari total titik panas berada di dalam areal kerja korporasi. Wilayah yang terdampak mencakup konsesi perkebunan kelapa sawit dan kawasan kehutanan.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Ma’rufah, mengungkap sebaran titik panas di Kalimantan Tengah didominasi kawasan perkebunan sawit. PT Arjuna Utama Sawit mencatat 165 titik panas, disusul PT Sawit Gawin Itah Samandiai dengan 38 titik.
Dua korporasi lain turut terdeteksi memiliki sebaran titik api cukup tinggi. PT Agro Lestari Sentosa tercatat 35 titik panas, sementara PT Ahmad Saleh Perkasa mencapai 33 titik.
Di Kalimantan Barat, titik panas juga ditemukan di konsesi sawit PT Bukit Marsela Agroindo Perdana sebanyak 30 titik. Sejumlah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) turut terdampak, dengan PT Inhutani III Nangapinah mencatat angka tertinggi, yakni 188 titik panas.
Dua PBPH lain juga tercatat memiliki sebaran titik api signifikan. PT Grace Putri Perdana mencapai 138 titik panas, sedangkan PT Prima Bumi Sentosa tercatat 87 titik.
Umi menegaskan temuan ini mencerminkan kegagalan tata kelola perizinan di lapangan. “Analisis ini menunjukkan peristiwa karhutla merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola perizinan, karena penerbitan perizinan di atas ekosistem gambut, pengawasan yang buruk, hingga kegagalan penegakan hukum,” ujarnya, dikutip Selasa, 1 September 2026.
Menurut Umi, maraknya titik panas di areal konsesi bukan sekadar soal siapa yang menyulut api di lapangan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi kuat kelalaian korporasi dalam pencegahan kebakaran serta pembiaran berulang oleh negara.
WALHI turut mencatat 1.882 titik panas berada di atas ekosistem gambut di Kalimantan dan Sumatra pada periode yang sama. Sebaran ini meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Atas temuan ini, WALHI mendesak sejumlah kementerian mengambil langkah konkret. Kementerian Kehutanan diminta segera mengevaluasi seluruh PBPH yang wilayahnya terbakar dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang lalai, menggunakan kewenangan Pasal 72 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup didesak menjalankan instrumen penegakan hukum berdasarkan Pasal 76, 78, dan 80 UU No. 32 Tahun 2009. Instrumen ini mencakup paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan, hingga pemulihan lingkungan dan ganti rugi ekologis oleh korporasi.
WALHI juga meminta Kementerian Pertanian mengaudit Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha yang terindikasi memiliki titik api. Sementara Kementerian ATR/BPN didorong memperkuat pengawasan HGU dan mencabut izin korporasi yang mengabaikan kewajiban lingkungan, sesuai Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2016.
Keyword Utama: titik panas gambut Kalimantan
Keyword Turunan: karhutla gambut Indonesia, FOLU Net Sink 2030, WALHI titik panas, konsesi sawit karhutla, ISPU Kalimantan Barat Kalimantan Tengah, HGU PBPH karhutla, emisi karbon gambut
Meta Description: WALHI catat 6.902 titik panas landa Kalimantan-Sumatra sepekan, hampir separuhnya di konsesi sawit dan kehutanan, ancam target iklim FOLU Net Sink 2030.
