Persoalan agraria di Indonesia belum tuntas. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terus mendorong penyelesaian konflik yang selama ini mengancam ruang hidup masyarakat pesisir itu.
KNTI akan menggelar Rembuk Agraria Pesisir pada 1–11 November 2026 di delapan provinsi. Forum ini menjadi ruang dialog antara nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan pemerintah untuk membahas masalah ini.
Forum ini bertujuan untuk membuka ruang komunikasi langsung agar nelayan dapat menyampaikan persoalan, tuntutan, dan rekomendasi kepada pemerintah.
Pemerintah diharapkan memberikan respons yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nantinya antara nelayan dan pemerintah akan bertatap muka langsung,” Sekretaris Jenderal KNTI, Niko Amrulloh, dalam keterangannya, Selasa, 3 November 2026.
“Sehingga nelayan dan masyarakat pesisir akan mendapatkan respons yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah atas setiap persoalan, tuntutan, dan rekomendasi nelayan,” kata Niko.
Sejumlah persoalan yang akan dibahas mencakup kepastian hukum atas permukiman, tanah nelayan dan tanah timbul, dampak reklamasi, serta pemanfaatan ruang laut dan proyek pembangunan yang berpotensi memengaruhi kehidupan nelayan.
KNTI juga akan mengangkat persoalan akses masyarakat terhadap laut, sungai, dan sarana penunjang perikanan tradisional. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik agraria pesisir serta pengakuan terhadap praktik lokal yang menjaga kelestarian lingkungan menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Niko menegaskan, forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setiap persoalan yang dibahas perlu menghasilkan komitmen bersama, tindak lanjut yang terukur, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab dan tenggat waktu penyelesaian.
“Harapannya, setiap persoalan yang disampaikan nelayan mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Dengan begitu, Rembuk Agraria Pesisir tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga mendorong penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ketua Panitia Rembuk Agraria Pesisir sekaligus Biro Khusus Dalam Negeri DPP KNTI, Hendra Wiguna, menyebutkan kegiatan tersebut akan berlangsung di Karawang, Tegal, Malinau, Bintan, Lombok Utara, Sumenep, Banggai Kepulauan, dan Fakfak.
Rembuk ini merupakan bagian dari proses konsolidasi yang telah dilakukan KNTI sejak sebulan sebelumnya.
Organisasi tersebut telah menggelar diskusi kampung di 60 kampung pesisir yang tersebar di 13 kabupaten/kota untuk menghimpun dan mendokumentasikan persoalan serta aspirasi masyarakat.
Hasil diskusi tingkat kampung itu akan menjadi bahan perumusan tuntutan yang dibawa nelayan dalam forum Rembuk Agraria Pesisir.
Dengan demikian, persoalan yang disampaikan di tingkat provinsi diharapkan merepresentasikan kebutuhan dan pengalaman masyarakat pesisir di tingkat tapak.
Melalui agenda ini, KNTI mendorong keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Pemerintah pun dituntut memberikan respons konkret agar perlindungan hak agraria dan ruang hidup masyarakat pesisir tidak berhenti sebagai komitmen, tetapi diwujudkan melalui penyelesaian persoalan di lapangan.[]
