EKONOM Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, memberikan peringatan keras terkait ketahanan anggaran negara menyusul potensi pembengkakan subsidi energi pada tahun 2026. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan tambahan dana cadangan sebesar Rp100 triliun, angka tersebut diprediksi tidak akan mencukupi jika gejolak harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut hingga akhir tahun.
Ishak memaparkan bahwa kombinasi harga minyak mentah yang bertengger di level 105 dolar AS per barel dan kurs rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS menciptakan beban fiskal yang luar biasa besar. Berdasarkan hitungannya, selisih anggaran yang harus ditutup pemerintah dalam sembilan bulan ke depan jauh melampaui plafon yang disiapkan saat ini.
“Dengan asumsi harga minyak sekarang 105/Barel dan kurs Rp17.000 per dolar USD diperkirakan dalam 9 bulan ke depan tambahan kebutuhan subsidi mencapai sekitar Rp143 triliun. Ini melampaui angka Rp100 triliun yang disiapkan Menkeu,” ujar Ishak kepada Inilah.com, Sabtu (4/4/2026).
Selain persoalan nilai subsidi, Ishak melontarkan kritik tajam terhadap efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) yang digulirkan pemerintah sebagai instrumen pengendali konsumsi BBM. Ia menilai langkah tersebut hanya sekadar pencitraan kebijakan tanpa dampak fiskal yang konkret, bahkan berisiko melumpuhkan ekonomi sektor transportasi dan pekerja informal yang bergantung pada mobilitas masyarakat.
“WFH memang memberi sinyal bahwa pemerintah melakukan sesuatu, namun dampak fiskalnya terlalu kecil untuk dianggap sebagai solusi nyata, dan di sisi lain justru berpotensi memukul pekerja informal dan sektor transportasi yang menggantungkan pendapatan pada mobilitas harian pekerja kantoran,” kata Ishak menambahkan.
Lebih lanjut, Ishak meragukan target penghematan konsumsi BBM sebesar 20 persen melalui skema WFH. Menurutnya, pengurangan mobilitas ke kantor tidak serta-merta menghentikan penggunaan kendaraan pribadi oleh warga untuk keperluan lain seperti rekreasi. Hal ini membuat target yang dipatok pemerintah menjadi kehilangan landasan realistisnya.
“Sehingga konsumsi BBM tidak berkurang signifikan dan target penghematan 20%, dari pekerja yang sebelumnya WFO, menjadi terlalu optimistis,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM domestik di tengah badai harga energi global. Menkeu menyebut telah mengalokasikan dana segar mencapai ratusan triliun di luar pos kompensasi yang sudah ada.
“Rp 90 triliun sampai Rp100 triliun. Itu subsidi. Kompensasi lain lagi itungannya, nanti deh detailnya saya lupa,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Sebagai catatan, APBN 2026 semula mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Jika menjumlahkan total dana subsidi dan kompensasi, anggaran ketahanan energi nasional sebenarnya telah menyentuh angka fantastis Rp381,3 triliun. Namun, proyeksi Ishak Razak menunjukkan bahwa angka-angka statis di atas kertas tersebut tetap rentan terkoyak oleh dinamika pasar global yang semakin fluktuatif.***
