Indonesia menguasai wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dengan potensi tangkapan ikan mencapai 6,4 juta ton per tahun, namun ironinya ekonomi nelayan justru masih terpuruk dalam lingkaran kemiskinan yang tak kunjung putus.
Minimnya modal, sistem bagi hasil yang timpang, dan dominasi tengkulak menjadi tiga tembok besar yang mengurung nasib jutaan nelayan di negeri bahari ini.
Peneliti hukum dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Endang Retnowati, dalam jurnalnya berjudul: Nelayan Indonesia dalam Pusaran Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum) menyoroti bahwa kemiskinan yang membelit nelayan bukan sekadar masalah ekonomi biasa, melainkan kemiskinan struktural yang mengakar dari berbagai sisi sekaligus.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya perlindungan hukum bagi nelayan Indonesia.
“Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan,” ujarnya dalam jurnal yang dipublikasikan oleh Perspektif tahun 2011.
Data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat jumlah nelayan Indonesia hingga 2009 mencapai 2,75 juta orang dengan total armada 596.230 unit. Dari jumlah itu, 90 persen merupakan nelayan kecil dengan bobot kapal di bawah 30 Gross Tonnage yang beroperasi dengan peralatan sederhana dan jangkauan tangkap yang terbatas.
Pola kerja nelayan kecil yang hanya melaut satu hari atau dikenal sebagai one day fishing turut menekan penghasilan mereka. Kebiasaan ini, ditambah budaya kerja yang belum berubah dan keterbatasan alat tangkap, membuat produksi ikan mereka jauh dari optimal sehingga pendapatan pun terus melorot.
“Penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks, penyebab individual, keluarga, subbudaya, agensi maupun struktural saling berkaitan. Menurut Kusnadi, sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah: belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan,” jelasnya.
Sistem bagi hasil di kalangan nelayan juga menjadi ladang ketimpangan yang terus terpelihara. Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan misalnya, juragan kapal mengantongi 40 hingga 50 persen hasil tangkapan, sementara anak buah kapal berbagi sisa dengan pendapatan harian yang kadang hanya cukup untuk sekadar makan.
Di sisi lain, pasar lelang ikan pun dikuasai para tengkulak sehingga nelayan tidak punya daya tawar. Pemerintah dinilai belum mampu menegakkan regulasi perdagangan ikan secara tegas, sementara program penanggulangan kemiskinan yang ada masih bersifat sektoral dan tidak tepat sasaran.
Dia menyatakan bahwa Undang-Undang Perikanan pun disebut belum memberikan perlindungan yang memadai. Dalam beleid itu hanya ada dua ayat di Pasal 1 yang secara khusus mengatur soal nelayan, itupun sebatas definisi, bukan perlindungan substantif yang dibutuhkan.
Endang merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan sinkronisasi hukum sekaligus memperkuat pemberdayaan nelayan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa langkah konkret yang menyentuh akar masalah, potensi laut Indonesia yang luar biasa besar itu akan terus gagal dinikmati oleh mereka yang setiap hari berjibaku di atasnya.
“Perlu sinkronisasi dan kepastian hukum tentang pengertian atau konsep nelayan kecil atau nelayan tradisional supaya tidak terjadi perbedaan penerapan atau interpretasi.”
“Jaminan perlindungan hukum dan pemberdayaan nelayan sangat diperlukan dan harus senantiasa ditingkatkan sebagai upaya penguatan nelayan sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tuturnya.
