Glasial.id ||| Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan sebesar 419 GW dari tenaga surya, hidro, angin, biomassa, dan geotermal—modal raksasa yang bisa menggerakkan ekonomi hijau secara nyata. Namun hingga 2023, utilisasinya baru menyentuh 12 persen atau sekitar 50 GW terpasang, jauh dari target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.
Temuan itu dipaparkan Byakta Gana Pandita, peneliti dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, dalam makalah yang dipresentasikan di TECHNOPEX-2025. Ia menegaskan kesenjangan antara potensi dan realisasi terjadi bukan karena minimnya sumber daya, melainkan karena hambatan struktural yang belum tertangani.
“Implementasi energi terbarukan terkendala biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, inkonsistensi regulasi, dan tantangan sosial akibat transisi energi,” tulis Byakta dalam kajiannya.
Tenaga surya mencatat potensi terbesar dengan 207,8 GW, disusul hidro 94,3 GW, angin 60,6 GW, panas bumi 28,5 GW, dan energi laut 17,9 GW. Ironisnya, geotermal yang berpotensi 23 GW baru dimanfaatkan 2 GW karena tantangan teknis dan finansial yang belum terpecahkan.
Penelitian ini menyebut tiga hambatan utama yang memperlambat transisi energi. Pertama, infrastruktur listrik yang belum terintegrasi, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.
Kedua, sifat intermiten energi surya dan angin yang membutuhkan teknologi penyimpanan mahal seperti baterai lithium-ion. Ketiga, regulasi yang tidak konsisten seperti perubahan tarif feed-in yang membuat investor swasta ragu masuk.
“Pemanfaatan energi bersih berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sumber energi,” tulisnya dalam kajian itu.
Dalam konteks ekonomi hijau, transisi energi terbarukan berpotensi memangkas emisi karbon hingga 30 persen dibanding skenario berbasis fosil. Lebih jauh, integrasi ini membuka jalan menuju circular economy—model ekonomi regeneratif berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle—yang bisa mendorong pertumbuhan PDB hingga Rp593–638 triliun.
Studi kasus PLTS Cirata, pembangkit surya terapung terbesar di Asia Tenggara, menjadi bukti nyata kolaborasi publik-swasta yang berhasil dengan kapasitas 145 MW. Limbah biomassa pertanian seperti jerami padi juga terbukti bisa diolah menjadi bioenergi dengan efisiensi 20 persen lebih tinggi dari metode konvensional.
Untuk menutup kesenjangan itu, penelitian ini merumuskan empat strategi. Kebijakan insentif berupa pembebasan pajak dan subsidi proyeksi menarik investasi hingga 10 miliar dolar AS per tahun.
Ia menyebut, adopsi smart grid dan teknologi baterai dapat menekan intermittency hingga 40 persen, sementara skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ditargetkan mendanai proyek senilai 20 miliar dolar AS hingga 2030. Program pelatihan 100.000 pekerja lokal juga diusulkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan di daerah terpencil.
“Strategi ini mendukung target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025, menciptakan lapangan kerja hijau, dan menghemat devisa—selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, membangun sistem energi yang tangguh dan inklusif untuk masa depan yang ramah lingkungan.”
