Penulis: Gilang Helindro
Communications Specialist Traction Energy Asia
ASAP hitam mengepul dari knalpot truk tua yang tersendat di bawah matahari Riau yang menggantung rendah seperti bara. Mesin itu sempat menggeram, batuk kecil, lalu menyerah. Di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kandis, barisan kendaraan membeku seperti waktu yang ditahan paksa. Truk-truk pengangkut tandan buah segar, bus antarkota, hingga mobil pribadi berderet tanpa suara, memanjang hingga dua kilometer. Mesin dimatikan, percakapan melambat, dan mata para sopir menyimpan satu jenis kelelahan yang sama: menunggu solar.
Di tanah yang disebut “Bertuah”, pemandangan ini seharusnya tidak pernah menjadi biasa. Namun ia justru berulang, seperti rutinitas yang diterima tanpa banyak pertanyaan. Padahal, Riau adalah salah satu simpul energi paling penting di Indonesia. Dari perut buminya, minyak mentah dipompa setiap hari. Dari permukaan tanahnya, jutaan hektare kelapa sawit tumbuh rapat, menyerap cahaya, menyimpan energi, dan mengalirkannya ke pasar global dalam bentuk Crude Palm Oil.
Dua jenis emas, hitam dan hijau berada di satu ruang yang sama. Tetapi di jalan raya, mesin-mesin berhenti karena kehabisan bahan bakar. Ironi ini terlalu terang untuk diabaikan, tetapi terlalu lama dibiarkan untuk benar-benar diselesaikan.
Beberapa sopir bercerita, sebut saja Mail, Udin dan Atan, sudah mematikan mesin sejak pukul tiga dini hari. mereka berkumpul dan bersandar di kursi kemudi salah satu mobil truk yang sempit, menatap dan bertanya ke arah SPBU yang tak kunjung membuka nozzle untuk solar subsidi. Dengan mata merah, bukan karena debu jalanan, melainkan karena tidur yang terpotong-potong dan waktu yang tak lagi bisa dikendalikan. Bagi mereka, antrian bukan lagi sekadar aktivitas, melainkan kehilangan. Kehilangan ritme kerja, kehilangan penghasilan, kehilangan kepastian.
“Kami hidup di atas minyak,” kata mereka saling bersautan, “tapi mati karena tak ada minyak.” Kalimat itu sederhana, tetapi ia memuat seluruh paradoks yang sedang berlangsung.
Selama ini, kelangkaan solar sering dijelaskan dengan cara yang terlalu mudah: permintaan meningkat, pasokan terbatas. Sebuah logika yang terdengar masuk akal, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi di Riau. Indonesia memang masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, tetapi persoalan di lapangan tidak selalu berkaitan langsung dengan volume nasional. Ia lebih sering muncul dari celah yang tidak terlihat di atas kertas: distribusi yang tersendat, kuota yang tidak adaptif terhadap kebutuhan riil, hingga praktik penyelewengan yang sulit dilacak tapi nyata dirasakan.
Di titik ini, antrean panjang bukan lagi sekadar gejala kekurangan energi. Ia adalah cermin dari sistem yang tidak bekerja secara utuh.
Jalur Lintas Sumatera adalah urat nadi yang menghubungkan berbagai wilayah, membawa hasil bumi, logistik, dan kebutuhan sehari-hari dari satu titik ke titik lain. Ia tidak boleh berhenti. Namun ketika solar langka, denyut itu tersendat. Truk-truk pengangkut sayur, beras, dan bahan pokok lainnya terpaksa menunggu. Distribusi melambat, biaya meningkat, dan pada akhirnya harga di pasar ikut terdorong naik. Di ujung rantai itu, masyarakat kecil menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.
Di Riau, rasa getir itu menjadi berlapis. Truk-truk yang mengangkut tandan buah segar sawit bahan baku utama biodiesel sering kali berhenti bukan karena kerusakan, melainkan karena tangki mereka kosong. Di dalam baknya tersimpan energi, tetapi mesin yang membawanya tidak bisa bergerak karena kekurangan bahan bakar.
Sebuah paradoks yang terlalu konkret untuk disebut sekedar kebetulan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong percepatan penggunaan biodiesel sebagai bagian dari strategi kemandirian energi. Mandatori B35 telah berjalan, dan target B50 mulai dipersiapkan. Secara konseptual, ini adalah langkah besar: mengurangi ketergantungan pada impor solar dengan memanfaatkan sumber daya domestik. Namun di balik ambisi itu, terdapat satu ketergantungan lain yang jarang dibicarakan secara terbuka.
Ketergantungan pada CPO. Program biodiesel Indonesia menyerap jutaan ton minyak sawit setiap tahun. Untuk B35 saja, kebutuhannya telah melampaui 10 juta kiloliter biodiesel. Angka ini menunjukkan skala yang tidak kecil, sekaligus mengisyaratkan satu hal penting: masa depan energi kita sedang ditopang oleh satu komoditas yang sama yang juga menopang sektor pangan dan ekspor.
Di sinilah retakan mulai terlihat. CPO bukan sekadar komoditas domestik. Ia adalah bagian dari pasar global yang fluktuatif. Ketika harga internasional naik, insentif untuk mengekspor menjadi lebih besar. Ketika itu terjadi, kebutuhan dalam negeri sering kali harus bersaing dengan kepentingan pasar luar. Dalam kondisi tertentu, negara harus turun tangan melalui berbagai intervensi untuk menjaga keseimbangan.
Situasi ini pernah terjadi ketika harga minyak goreng melonjak dan memicu kegelisahan publik. Pada saat itu, kita diingatkan bahwa sumber daya yang sama dapat menjadi berkah sekaligus beban, tergantung bagaimana ia dikelola.
Mengandalkan CPO sebagai tulang punggung energi berarti menempatkan diri dalam posisi yang rentan. Bukan karena sawit tidak penting, tetapi karena ketergantungan pada satu sumber selalu membawa risiko.
Di tengah diskursus besar tentang sawit dan biodiesel, ada satu sumber energi yang nyaris tidak mendapat perhatian yang setara: minyak jelantah, atau Used Cooking Oil. Ia tidak tumbuh di perkebunan luas, tidak diperdagangkan dalam skala besar seperti CPO, dan sering kali dianggap sebagai limbah yang tidak bernilai. Namun justru di situlah letak kekuatannya.
Minyak jelantah tidak membutuhkan lahan baru. Ia tidak memicu deforestasi. Ia tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Ia adalah sisa dari aktivitas yang sudah terjadi, energi yang tertinggal di dapur-dapur rumah tangga, warung makan, dan industri kuliner. Dalam perspektif lingkungan, jejak karbonnya lebih rendah karena tidak membawa beban produksi dari awal.
Indonesia diperkirakan menghasilkan lebih dari satu juta kiloliter minyak jelantah setiap tahun. Angka ini tidak kecil. Namun sebagian besar tidak pernah masuk ke dalam sistem energi nasional. Ia tersebar, dikumpulkan secara informal, atau bahkan diekspor ke negara lain yang memiliki sistem pengolahan lebih siap.
Ironi kembali terjadi: kita memiliki bahan baku energi alternatif, tetapi tidak memiliki sistem untuk memanfaatkannya secara optimal.
Di tengah keterbatasan itu, muncul satu peluang yang selama ini tidak dilihat dalam konteks energi: Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ia juga menciptakan sesuatu yang sangat berharga: jaringan dapur berskala nasional.
Puluhan ribu dapur akan beroperasi setiap hari, memasak dalam jumlah besar, menggunakan minyak goreng, dan menghasilkan minyak jelantah secara konsisten. Tidak seperti rumah tangga yang tersebar, dapur-dapur ini memiliki pola produksi yang teratur dan dapat dipantau.
Jika setiap dapur menghasilkan beberapa liter minyak jelantah per hari, maka dalam skala nasional jumlahnya menjadi signifikan. Ia mungkin tidak cukup untuk menggantikan seluruh kebutuhan solar, tetapi cukup untuk menjadi bagian penting dalam bauran energi yang lebih beragam.
Di sinilah letak pergeseran yang dibutuhkan: dari melihat energi sebagai sesuatu yang harus diekstraksi, menjadi sesuatu yang juga bisa dioptimalkan.
Mengintegrasikan jaringan dapur MBG dengan sistem pengumpulan minyak jelantah bukan sekadar solusi teknis. Ia adalah upaya untuk memperbaiki cara kita memandang sumber daya. Energi tidak selalu harus berasal dari ekspansi. Ia bisa lahir dari efisiensi, dari apa yang selama ini kita anggap sisa.
Namun tentu saja, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Ia membutuhkan tata kelola yang rapi, sistem pengumpulan yang transparan, serta pengawasan yang ketat. Tanpa itu, potensi yang besar akan kembali tercecer seperti sebelumnya.
Di titik ini, persoalan energi kembali bertemu dengan persoalan yang lebih mendasar: kepercayaan terhadap sistem.
Antrean solar di Riau pada akhirnya bukan hanya soal bahan bakar. Ia adalah refleksi dari bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan. Ia menunjukkan bahwa kemandirian energi tidak cukup diukur dari seberapa besar produksi, tetapi dari seberapa baik distribusi dan pengelolaan dilakukan.
Selama kita masih bergantung pada satu sumber utama, selama sistem distribusi masih menyisakan celah, dan selama potensi alternatif belum dimanfaatkan secara serius, maka krisis akan terus hadir dalam bentuk yang berbeda.
Riau mengajarkan satu hal yang penting: kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kedaulatan. Ia hanya memberikan peluang. Selebihnya ditentukan oleh bagaimana manusia mengelolanya.
Di jalan yang dipenuhi truk-truk yang diam itu, waktu seolah berhenti. Namun di balik diam itu, ada pertanyaan yang terus bergerak: apakah kita benar-benar sedang menuju kemandirian energi, atau hanya berjalan di tempat dengan ilusi yang berbeda?
Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak segera ditemukan, maka antrian akan tetap ada. Mesin akan tetap dimatikan. Dan “Tanah Bertuah” akan terus menjadi tempat dimana energi melimpah, tetapi sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya.***
