Oleh: Natasya
Penulis tamu untuk Glasial.id
Di sebuah sudut puskesmas di pinggiran Kota Pekanbaru, seorang ibu muda tampak gelisah. Ia menggendong bayinya yang baru berusia empat bulan, namun tangannya tak kunjung menyodorkan buku KIA ke meja pendaftaran.
Bukan karena ia lupa membawa dokumen, bukan pula karena antrean yang mengular. Ada beban mental yang jauh lebih berat dari sekadar prosedur administratif; bayang-bayang amarah sang ibu mertua yang menunggu di rumah.
Fenomena ini bukan sekadar cerita fiktif. Di balik megahnya pembangunan di Provinsi Riau, terselip realita pahit tentang masalah imunisasi—yang akar masalahnya bukan cuma soal ketersediaan vaksin—melainkan benturan budaya dan arus hoaks yang tak terbendung.
Bagi praktisi kesehatan di Pekanbaru, ini masalah klasik—yang terus berulang—tingkat pengetahuan yang belum merata.
Banyak orang tua yang masih memandang imunisasi sebagai “ancaman” daripada perlindungan. Ketakutan akan efek samping, seperti; demam, sering kali menjadi alasan utama untuk memutus rantai proteksi kesehatan pada anak. Ini menjadi masalah sosial yang harus dituntaskan bersama.
“Masih sering kami temukan ada orang tua yang tidak mau imunisasi anaknya karena takut demam,” kata seorang akademisi dari Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Bd Nelly Karlinah.
Namun, jika kita menggali lebih dalam, ada tembok besar bernama “budaya” yang berdiri kokoh di tengah masyarakat. Di Pekanbaru, Nelly menemukan fakta unik sekaligus miris. Keputusan untuk mengimunisasi anak bukan sepenuhnya berada di tangan ayah atau ibu si bayi, melainkan di tangan kakek dan neneknya.
Narasi yang diwariskan secara turun-temurun menjadi batu sandungan yang sulit digeser. Kalimat seperti, “Orang tua zaman dulu tidak pernah diimunisasi, tapi tetap sehat,” seolah menjadi mantra yang mematikan logika medis. Stigma ini diwariskan dengan sangat kuat, menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan muda.
Faktanya, banyak orang tua yang sebenarnya ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, namun mereka kalah oleh hierarki keluarga. Mereka tidak takut pada jarum suntik, mereka takut dicap durhaka atau dimarahi oleh ibu mereka sendiri.
“Secara terang-terangan mereka mengakui kalau nenek si bayi yang larang. Kalau tetap diimunisasi mereka yang dimarahi. Nah, budaya seperti, harus diakui memang masih melekat di masyarakat kita sampai saat ini. Itu yang paling susah untuk diberi pemahaman. Tapi bagi orang tua yang mengerti, ya nggak sampai ke sana pikirannya,” ujar Nelly dengan nada prihatin.
Di era digital, tantangan imunisasi bertambah satu level; ledakan informasi palsu. Masyarakat Riau, menurut Assoc Prof Dr Reno Rinaldi, MKS, MKes, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru, masih sangat rentan terpapar misinformasi.
Berita-berita bernada menakutkan tentang dampak vaksin sering kali lebih cepat viral dan dipercaya ketimbang penjelasan ilmiah dari tenaga medis.
Masalahnya bukan pada ketiadaan informasi, melainkan pada ketidakmampuan masyarakat dalam memverifikasi apa yang mereka baca di grup WhatsApp atau media sosial. Tanpa adanya analisis mandiri, kabar burung tersebut langsung ditelan mentah-mentah.
“Harus diakui, masyarakat kita gampang sekali percaya dengan berita yang nggak jelas, padahal itu kan belum tentu benar,” tegas Reno.
Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya gerakan para kader kesehatan di lapangan. Para ujung tombak ini sering kali berjuang sendirian dengan amunisi yang terbatas.
Reno mencatat adanya hambatan besar mulai dari anggaran yang cekak hingga minimnya pelatihan bagi kader untuk melakukan edukasi yang persuasif kepada masyarakat yang sudah terlanjur skeptis.
Jika di perkotaan tantangannya adalah stigma, maka di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Provinsi Riau, tantangannya adalah nyawa dan fisik. Geografi Riau yang didominasi perairan dan hutan menjadi ujian berat bagi distribusi vaksin.
Pemerintah mungkin sudah gencar meneriakkan pentingnya imunisasi dari balik meja kantor yang nyaman di ibu kota. Namun di lapangan, ceritanya jauh lebih kompleks. Akses kesehatan belum menyentuh semua lini dengan kualitas yang sama.
Bayangkan perjuangan seorang petugas kesehatan atau kader yang harus mengirimkan vaksin ke desa terpencil. Perjalanan dimulai dari Pekanbaru menggunakan truk logistik, kemudian harus berpindah ke speed boat untuk menyusuri sungai-sungai besar.
Belum selesai di sana, mereka harus berpindah lagi ke perahu kecil (sampan) untuk masuk ke anak sungai, lalu dilanjutkan dengan sepeda motor menembus jalan tanah yang berlumpur.
“Ini jadi bukti bahwa tantangan di lapangan bukan sekadar soal vaksin, tapi juga soal infrastruktur dan sumber daya,” kata Reno.
Rantai dingin (cold chain) yang harus dijaga agar vaksin tetap efektif menjadi tantangan tersendiri saat petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam di bawah terik matahari Sumatera. Dukungan logistik yang minim sering kali membuat para kader kesehatan harus memutar otak agar misi penyelamatan generasi ini tidak sia-sia.
Melihat kompleksitas masalah ini, menurut Reno, jelas bahwa solusi untuk meningkatkan capaian imunisasi di Riau tidak bisa hanya dengan cara-cara konvensional.
Membagi-bagikan brosur di puskesmas saja tidak akan cukup untuk melawan “sabda” sang nenek di rumah atau membendung hoaks yang masuk lewat layar ponsel.
Dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan kultural. Tokoh masyarakat dan pemuka agama harus dilibatkan untuk meluruskan stigma “orang dulu sehat tanpa vaksin”.
Penjelasan medis harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan menyentuh sisi emosional orang tua, bahwa imunisasi adalah bentuk kasih sayang, bukan sekadar menggugurkan kewajiban program pemerintah.
Selain itu, penguatan kapasitas kader menjadi harga mati. Mereka memerlukan pelatihan bukan hanya soal teknis medis, tapi juga cara berkomunikasi yang efektif untuk menghadapi penolakan berbasis budaya. Tanpa dukungan anggaran dan logistik yang memadai, semangat para kader di garda terdepan ini perlahan bisa padam.***
