Glasial.id – Persoalan nelayan dan masyarakat pesisir di berbagai daerah di Indonesia kerap berakar pada masalah yang serupa, yakni ketidakpastian hak atas ruang hidup, terbatasnya akses wilayah tangkap, hingga kebijakan pembangunan yang sering mengabaikan warga setempat.
Mulai dari ancaman kehilangan tempat tinggal, penyempitan ruang tangkap akibat reklamasi dan industri, pencemaran ekosistem, hingga kesulitan memperoleh bahan bakar menjadi tantangan yang terus berulang.
Menanggapi persoalan tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginisiasi Rembuk Agraria Pesisir. Inisiatif ini dirancang sebagai proses konsolidasi yang bertumpu pada pengalaman langsung masyarakat di tingkat kampung.
Sebelum forum utama diselenggarakan, diskusi-diskusi tingkat kampung terlebih dahulu digelar untuk menghimpun persoalan, mengidentifikasi akar masalah, serta merumuskan kebutuhan warga. Hasil dari proses akar rumput ini kemudian dibawa ke forum Rembuk untuk dibahas bersama institusi pemerintah terkait guna didorong menjadi agenda tindak lanjut.
Pada November 2026, rangkaian inisiatif ini menjangkau delapan wilayah di tanah air, meliputi Banggai Kepulauan, Malinau, Tegal, Bintan, Karawang, Sumenep, Lombok Utara, dan Fakfak. Melalui proses konsolidasi ini, berbagai persoalan yang sebelumnya tersebar sebagai keluhan lokal dihubungkan untuk memperlihatkan pola ketidakadilan struktural yang lebih luas.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, menegaskan bahwa ketidakadilan pesisir tidak bisa dipandang sebagai masalah sektoral yang berdiri sendiri, melainkan menyangkut hak asasi yang mendasar bagi warga.
“Rembuk Agraria Pesisir bukan sekadar ruang konsultasi atau tempat mengajukan permohonan bantuan, melainkan wadah bagi nelayan sebagai pemegang hak untuk menuntut akuntabilitas negara. Hilangnya akses pantai dan wilayah tangkap berdampak langsung pada hak atas pangan, penghidupan yang layak, hingga keberlanjutan budaya masyarakat pesisir,” ujar Dani, dikutip Kamis, 12 November 2026.
Pendekatan berbasis hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, seperti UDHR, ICESCR, dan ICCPR, serta instrumen perlindungan kelompok rentan seperti CEDAW, UNDRIP, UNDROP, VGGT dari FAO, hingga Pedoman Perikanan Skala Kecil (SSF Guidelines).
Dalam kerangka ini, nelayan dan masyarakat pesisir ditempatkan sebagai pemegang hak (rights-holders), sementara negara berperan sebagai pemangku kewajiban (duty-bearers) yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhinya.
“Dengan memulai proses dari kampung dan mengonsolidasikannya menjadi tuntutan kolektif, kami mendorong adanya langkah konkret—mulai dari penetapan masalah prioritas, institusi penanggung jawab, hingga tenggat waktu yang jelas. Komitmen pemerintah harus dicatat dan dipantau agar tidak berhenti sebagai pernyataan dalam forum saja, sebab pesisir bukan milik segelintir pihak,” tegas Dani.
Melalui langkah ini, KNTI berupaya memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir guna mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola yang menjamin keadilan bagi seluruh warga pesisir di Indonesia.
