Glasial.id — Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) secara tegas mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk menghentikan serta membatalkan seluruh bentuk kerja sama publikasi dengan korporasi RANS.
Tidak hanya meminta pembatalan proyek, organisasi ini juga menuntut pengembalian seluruh dana APBN yang telah dialokasikan dalam kerja sama tersebut ke Kas Negara melalui Kementerian Keuangan, serta mendesak KKP keterbukaan informasi publik secara penuh.
Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Marthin Hadiwinata, menyoroti adanya dugaan konflik kepentingan yang sangat kuat di balik penunjukan korporasi tersebut.
Hal ini berkaitan erat dengan posisi pendiri RANS, Raffi Ahmad, yang telah resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024.
Status pejabat negara tersebut dinilai membawa otoritas publik yang terlarang dimanfaatkan demi meraih keuntungan bisnis pribadi.
Dia menyebut, nilai kontrak kerja sama publikasi yang berkisar antara Rp10,7 miliar hingga Rp10,8 miliar tersebut dinilai sangat melukai hati nurani masyarakat pesisir, khususnya para nelayan skala kecil.
“Alokasi anggaran fantastis untuk pemolesan citra ini dipandang kontradiktif dengan kondisi sosial-ekonomi di tapak, di mana nelayan kecil masih memikul beban predikat sebagai kelompok masyarakat paling miskin (poorest of the poor).” Kata Marthin, Rabu, 11 November 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan Ekomarin, populasi penduduk miskin yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini mencapai 17,74 juta jiwa.
Dari total angka tersebut, sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Situasi makin diperparah oleh tekanan gejolak ekonomi global yang memicu krisis energi dan berdampak langsung pada kelangsungan hidup para nelayan skala kecil.
Ekomarin juga mengecam keras minimnya empati pemerintah terkait distribusi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang hingga kini masih sulit dijangkau oleh nelayan kecil akibat syarat administrasi yang mengada-ada.
Ironisnya, di saat nelayan tradisional kesulitan memperoleh bahan bakar, KKP justru dinilai memprioritaskan pemberian subsidi secara sepihak kepada pengusaha perikanan skala besar yang memiliki armada kapal berukuran 30 hingga 200 GT.
Selain permasalahan anggaran publikasi, Ekomarin menilai persoalan tata kelola dan transparansi program-program KKP yang dinilai serampangan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah penetapan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tidak memiliki dasar kriteria wilayah yang jelas, sehingga sangat rawan ditunggangi kepentingan politik pragmatis serta berpotensi menjadi ajang “bancakan” proyek balas budi politik semata.
Desakan pembatalan kerja sama ini kian menguat seiring dengan rujukan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja media pemerintah.
ICW mencatat total alokasi dana APBN untuk menyewa jasa influencer mencapai Rp14,69 miliar, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu pengguna anggaran terbesar dengan porsi mencapai Rp10,4 miliar.
