Ancaman El Niño yang memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membawa konsekuensi ekonomi yang lebih dalam dari sekadar kerusakan lingkungan. Seorang ekonom memperingatkan bahwa dampak berantai dari bencana ini bisa menjalar ke produktivitas masyarakat, transportasi, distribusi barang, hingga produksi pangan.
Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menyebut Karhutla dapat menjadi shock ekonomi. Gangguan yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada lahan yang terbakar, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan.
Awalnya, kebakaran lahan memunculkan persoalan kesehatan akibat kabut asap. Biaya kesehatan masyarakat meningkat seiring memburuknya kualitas udara.
Produktivitas pekerja ikut menurun karena kondisi udara yang tidak sehat. Sekolah-sekolah di wilayah terdampak juga berisiko diliburkan, sehingga aktivitas masyarakat semakin terganggu.
Fakhrul menjelaskan bahwa gangguan pada transportasi menjadi konsekuensi berikutnya. Penerbangan yang terhambat kabut asap akan mengganggu distribusi barang dan perdagangan.
Jika Karhutla berlangsung saat musim kering berkepanjangan, sektor pertanian akan menghadapi tekanan besar. Ketersediaan air menurun dan aktivitas produksi pangan terhambat.
“Gangguan terhadap produksi pertanian berpotensi menekan pendapatan masyarakat di daerah yang bergantung pada sektor tersebut. Dalam kondisi yang lebih luas, penurunan produksi pangan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga,” ujarnya.
Tekanan terhadap harga pangan ini berpotensi memicu inflasi di tingkat konsumen. Daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, menjadi taruhannya.
Oleh karena itu, Fakhrul menilai ketahanan lingkungan seharusnya dipahami sebagai bagian dari ketahanan ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan bencana jauh lebih besar ketika dampak tidak langsungnya diperhitungkan.
Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan kapasitas pencegahan dan respons tersedia sebelum bencana terjadi. Anggaran kebencanaan bukan sekadar biaya, melainkan penyangga keberlangsungan ekonomi.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam kebencanaan, kita tidak bisa baru membangun kesiapan ketika bencana sudah datang. Ketahanan justru harus tersedia sebelum kita membutuhkannya,” tegasnya.
Kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD di daerah harus dijaga. Sistem pemantauan risiko, peringatan dini, personel, logistik, serta peralatan harus berada pada tingkat yang memadai.
Penguatan anggaran BNPB bisa menjadi kebutuhan ketika risiko bencana meningkat. Namun, Fakhrul menekankan bahwa yang lebih penting adalah ketersediaan kapasitas saat dibutuhkan, bukan semata besaran angka anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan bencana sering kali tidak terlihat. Pasalnya, kerugian yang berhasil dicegah tidak tercatat sebagai kerugian ekonomi.
Meningkatnya risiko El Niño dan Karhutla seharusnya menjadi momentum evaluasi. APBN dan kapasitas penanggulangan bencana harus siap menjadi penyangga saat shock terjadi.
“Ketahanan nasional pada akhirnya adalah kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan ketika shock terjadi. Anak-anak tetap dapat bersekolah, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, barang tetap dapat didistribusikan, pekerja tetap dapat bekerja dan kegiatan ekonomi dapat kembali normal secepat mungkin,” tutupnya.
