Glasial.id — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026 sebagai sarana memperkuat aksi iklim nasional melalui percepatan transisi energi yang berkeadilan.
Indonesia dinilai perlu membawa agenda konkret untuk menggenjot energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, memobilisasi pendanaan iklim, serta memastikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan pentingnya menerjemahkan komitmen internasional menjadi langkah nyata di dalam negeri.
Sebagai salah satu dari enam pembuat emisi gas rumah kaca terbesar dunia, Indonesia harus membuktikan bahwa transisi energi bukan beban pembangunan, melainkan strategi utama untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebagai salah satu dari enam penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia harus berkontribusi pada tujuan penurunan emisi global. Caranya dengan menunjukkan bahwa transisi energi bukan beban pembangunan, melainkan strategi untuk memperkuat ketahanan energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, menciptakan industri rendah karbon dan lapangan kerja hijau, serta menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi rakyat.
“Untuk itu, posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri,” kata Fabby.
IESR mengajukan lima agenda prioritas yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam forum COP31. Langkah pertama difokuskan pada percepatan penghentian bertahap penggunaan batu bara ke energi terbarukan, termasuk menghentikan pembangunan PLTU captive baru setelah 2030, mempercepat pensiun dini PLTU tua, serta memperkuat jaringan transmisi dan penyimpanan energi.
Agenda berikutnya mendorong elektrifikasi berbasis energi bersih dengan memanfaatkan usulan target global COP31 untuk meningkatkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final menjadi 35 persen pada 2035. Hal ini sejalan dengan perlunya peningkatan konsumsi listrik bersih di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga nasional secara signifikan.
Selain itu, Indonesia diimbau untuk memperjuangkan pendanaan transisi yang lebih terjangkau melalui hibah, pembiayaan lunak, dan penjaminan risiko dari negara maju maupun lembaga keuangan multilateral.
Pendanaan tersebut juga harus didukung dengan skema transisi berkeadilan yang mencakup perlindungan sosial, pelatihan ulang keterampilan (reskilling/upskilling), serta alokasi anggaran khusus bagi daerah yang terdampak penurunan industri batu bara.
Agenda prioritas tersebut ditutup dengan dorongan pemangkasan emisi gas metana dari sektor energi dan pertanian yang terintegrasi langsung dalam peta jalan iklim nasional.
Langkah pengintegrasian prinsip transisi berkeadilan sebenarnya telah dimulai melalui penyampaian Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Meski begitu, implementasinya membutuhkan investasi fantastis yang diperkirakan mencapai USD 472,6 miliar.
Fabby menambahkan bahwa daya tawar Indonesia di tingkat internasional sangat bergantung pada kesiapan program serta peta jalan perlindungan ekonomi di dalam negeri.
“Diplomasi Indonesia di Antalya akan lebih kuat apabila sejalan dengan kebijakan di dalam negeri. Indonesia perlu datang bukan hanya meminta pendanaan, tetapi membawa pipeline proyek transisi energi yang kredibel, reformasi kebijakan yang jelas, serta rencana perlindungan pekerja dan transformasi ekonomi daerah. Pendanaan internasional kemudian digunakan untuk mempercepat dan memperbesar skala transformasi tersebut,” ujar Fabby.
Diplomasi Indonesia yang mengusung tema Delivering Climate Solutions at Scale diharapkan tidak hanya berhenti pada formalitas deklarasi atau penandatanganan nota kesepahaman.
Keberhasilan delegasi Indonesia di Antalya pada akhirnya akan diukur dari kemampuan membawa pulang portofolio proyek transisi energi yang kredibel, pembaruan kebijakan yang mantap, serta dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan tenaga kerja nasional.[]
