Glasial.id – Kehadiran delegasi resmi Pemerintah Indonesia dan rangkaian pidato yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) di Antalya dinilai mengecewakan.
Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan menyatakan bahwa sikap pemerintah dalam forum global tersebut tidak bermakna, minim ambisi, serta jauh dari kepentingan masyarakat akar rumput yang menjadi korban utama krisis iklim.
Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung sebagai observer di COP 31, mengungkapkan bahwa seluruh pesan yang disampaikan delegasi Indonesia sama sekali tidak mencerminkan solusi nyata. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan di berbagai panggung konferensi merupakan bentuk pengabaian terhadap realitas darurat iklim di tanah air.
“Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP 31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong,” kata Amin, Rabu, 11 November 2026.
Amin menambahkan, masyarakat di kawasan timur Indonesia khususnya petani, nelayan, perempuan, serta warga di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Masyarakat berjuang dan bertahan hidup ditengah krisis iklim yang diperparah oleh ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan PLTU.
“Alih-alih mendengarkan komitmen penyelamatan lingkungan, warga justru mendapati pemerintah bersikap setengah hati dalam merespons isu transisi energi,” tambahnya.
Kritik juga tertuju terhadap sikap delegasi Indonesia dalam forum negosiasi just transition (transisi berkeadilan). Pemerintah dinilai masih menyertakan syarat agar transisi energi tidak mengganggu kepentingan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh korporasi.
Sikap ini memperkuat dugaan bahwa delegasi Indonesia hadir untuk melindungi kepentingan para pengusaha tambang batu bara, nikel, bauksit, perdagangan karbon, hingga industri perikanan skala besar.
“Pernyataan dan pandangan yang diutarakan oleh pemerintah Indonesia di sesi transisi berkeadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengimplementasikan transisi berkeadilan yang didorong komunitas global karena khawatir ekonomi Indonesia terganggu. Padahal, ekonomi Indonesia akan lebih terganggu dan hancur apabila krisis iklim terus terjadi,” tegas Amin.
Koalisi Indonesia Timur mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengubah cara pandang dan sikap di sisa penyelenggaraan COP 31 Antalya.
Pemerintah diminta agar kembali berpihak kepada keselamatan rakyat dan mengakomodir tuntutan masyarakat sipil, alih-alih menjadi corong bagi kepentingan korporasi.
“Kalau pemerintah Indonesia mewakili masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak perubahan iklim, maka pandangan yang disampaikan di forum iklim ini juga harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun kalau pemerintah mewakili pengusaha tambang batu bara, perusahaan nikel, bauksit, karbon dan perikanan skala besar, maka lebih baik tidak berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim,” pungkasnya.
