Fenomena El Nino Godzila memicu krisis lingkungan serius di Indonesia dengan dampak kekeringan panjang yang kian meluas di berbagai wilayah. Data BMKG hingga Maret 2026 menunjukkan sekitar 7 persen Zona Musim telah memasuki fase kemarau, sementara sebagian besar daerah diprediksi mengalami musim kering pada April hingga Juni.
Berdasarkan analisis WALHI, tingkat kekeringan bervariasi dari sedang hingga ekstrem, dengan wilayah paling rentan berada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Kondisi ini memperparah tekanan terhadap lingkungan, terutama pada ketersediaan air dan keberlanjutan ekosistem.
Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI, Musdalifah, mengkhawatirkan dampak langsung fenomena tersebut terhadap masyarakat. “Ketika terjadi El Nino kondisi kekeringan semakin ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih, gagal panen dan mengalami krisis pangan,” ujarnya, dilansir dari laman resmi WALHI Indonesia, Rabu [15/4/2026].
Di tengah tekanan lingkungan tersebut, Musdalifah berkata, bahwa “ketahanan pangan nasional dinilai masih rapuh karena ketergantungan pada impor.” Data Badan Pusat Statistik periode Januari hingga Maret 2025 mencatat impor pangan mencapai 13.629 ton. Kondisi ini, memperlihatkan kerentanan sistem pangan saat produksi dalam negeri terganggu oleh faktor iklim ekstrem.
WALHI juga menyoroti pola pembangunan yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan melalui alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan monokultur, proyek infrastruktur, serta investasi skala besar di wilayah pesisir dan pulau kecil. Praktik ini dinilai menggerus daya dukung lingkungan sekaligus mengancam sumber pangan masyarakat.
Secara historis, fenomena El Nino telah berulang kali menekan produksi pangan nasional. Pada 1997–1998, produksi padi turun hingga 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 6 persen dibandingkan 1996, yang turut memicu lonjakan harga dan memperburuk krisis ekonomi. Sementara pada 2024, produksi beras turun 2,28 juta ton atau 17,52 persen pada periode Januari hingga April dibandingkan tahun sebelumnya.
Mengantisipasi dampak tersebut, Badan Pangan Nasional menyatakan telah menyiapkan cadangan beras pemerintah sebesar 4,6 juta ton dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI. “Namun, ketersediaan stok mungkin belum cukup jika tidak diimbangi akses yang merata bagi masyarakat,” ujar Musdalifah.
Selain itu, pemenuhan hak atas pangan menjadi isu krusial di tengah krisis lingkungan akibat El Nino. Standar internasional yang dirujuk Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang layak setiap waktu.
Pada akhirnya, WALHI melihat bahwa situasi ini menuntut langkah konkret negara dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memastikan distribusi pangan yang adil, terutama bagi kelompok rentan, agar dampak El Nino Godzila tidak berkembang menjadi krisis multidimensi.|||
