Di balik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tren penurunan angka kemiskinan, realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah yang jauh lebih kompleks dan memprihatinkan.
Riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang justru terperangkap dalam jebakan lingkaran kemiskinan. Penyebabnya, kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top-down dan tidak melibatkan warga setempat.
Menurut peneliti PSKK UGM Sri Purwatiningsih S.Si., M.Kes., masyarakat di berbagai wilayah terpencil masih terjebak dalam poverty trap akibat keterisolasian yang dipicu oleh minimnya akses dan infrastruktur.
“Masyarakat juga masih menghadapi kemiskinan natural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial dan ekonomi yang berlaku di masyarakat,” ujar Nining, sapaan akrabnya.
Kebijakan penetapan kawasan konservasi yang tidak melibatkan partisipasi warga menjadi salah satu pemicu utama jebakan lingkaran kemiskinan di wilayah pelosok.
Warga yang kehilangan akses mengelola lahan dan membangun infrastruktur akhirnya terisolasi dan harus menanggung biaya transportasi, pendidikan, serta kebutuhan pokok yang jauh lebih mahal.
Bagi Nining, kemiskinan bukan sekadar soal angka dan statistik, melainkan persoalan yang berakar dari dimensi sosial, budaya, dan geografi sekaligus.
Tekanan budaya lokal pun turut memperparah kondisi, seperti tradisi Tombol Romak di Fakfak yang mewajibkan warga menyumbang besar untuk hajat keluarga besar sehingga semakin membebani masyarakat yang sudah rentan.
“Masyarakat menjadi miskin karena keterbatasan akses, ketiadaan infrastruktur, atau ketiadaan sumber daya di sekitar mereka yang menjadikan mereka miskin,” jelasnya.
Nining juga mengkritik standar pengukuran kemiskinan BPS yang dinilai terlalu bersifat Jawa-sentris dan kerap tidak relevan ketika diterapkan di luar Jawa, seperti di Kalimantan maupun Papua.
Hal itu terbukti ketika tim peneliti PSKK UGM menyusun indikator kesejahteraan berbasis lokal di Kabupaten Fakfak yang hasilnya justru membuat penyaluran bantuan pemerintah daerah jauh lebih tepat sasaran.
“Di Fakfak kami membuat sensus kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, bukan sensus kemiskinan,” ujarnya.
“Kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar, tapi banyak yang dirombak. Ternyata hasilnya bisa dan masyarakat lebih suka dengan cara seperti itu.”
Untuk memutus jebakan lingkaran kemiskinan, arah kebijakan pembangunan harus diperbaiki dengan memperluas akses dan mendorong pembangunan infrastruktur secara nyata.
Perluasan akses akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat sekaligus memastikan mereka mendapatkan pelayanan dasar yang layak.
Peningkatan konektivitas antardaerah juga menjadi kunci utama, terutama untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah di luar Jawa yang selama ini tertinggal.
“Kalau di Jawa konektivitas sudah bagus, tapi di luar Jawa ini masih jadi masalah utama. Banyak masyarakat jadi miskin karena konektivitas yang belum bagus dan mereka pun jadi terisolir,” tegasnya.
Nining mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi kemiskinan yang masih membelit jutaan warga.
Partisipasi seluruh elemen masyarakat juga dinilai mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, terutama bagi kelompok yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan dari arus pembangunan.
- Penulis/Editor: Tasya
- Sumber: ugm.ac.id
- Kategori: Sosial Budaya
