Glasial.id — Koalisi Perempuan Sulawesi Bersuara kembali mendesak pemerintah. Mereka minta pemerintah berlakukan moratorium izin tambang baru. Termasuk menghentikan eksplorasi nikel dan logam tanah jarang di Pulau Sulawesi.
Kerusakan hutan hujan di pulau itu semakin meluas. Masyarakat semakin terdesak akibat krisis ruang hidup. Khususnya kelompok perempuan di lima provinsi.
Pernyataan sikap bersama ini disusun setelah delegasi perempuan dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo bertemu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Yang mereka bawa adalah lembar fakta yang mencatat keberadaan 339 izin tambang nikel di Sulawesi. Total luas lahannya mencengangkan, mencapai 745.000 hektare. Setara dengan 73 persen dari total izin nikel nasional.
“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah segera menghentikan penerbitan izin baru, mengevaluasi total izin yang sudah berjalan, serta memulihkan wilayah yang telah rusak,” ujar Naim Irmayani, Koordinator Koalisi Perempuan Sulawesi Bersuara.
Aktivitas pertambangan telah memicu krisis lingkungan dan ekonomi yang multidimensi bagi warga lokal.
Di Luwu Timur, air keran warga memerah. Di Banggai, gagal panen gabah hingga 86 persen, yang memaksa perempuan menanggung beban utang rumah tangga.
Kekhawatiran serupa terjadi di Mamuju. Rencana eksplorasi logam tanah jarang akan dilakukan di dekat hulu air. Termasuk pencemaran pesisir di Kepulauan Sangihe yang juga membuat masyarakat kian resah.
Tidak cukup dengan moratorium dan evaluasi izin, Koalisi Perempuan Sulawesi Bersuara juga menuntut pemerintah membuka dokumen AMDAL serta peta izin pertambangan kepada publik.
“Kami mendesak penghentian sementara aktivitas tambang yang terindikasi mencemari lingkungan hingga adanya audit independen yang transparan,” jelasnya.
Koalisi ini meminta Komnas Perempuan dan lembaga HAM nasional memantau langsung kondisi di lapangan. Termasuk memastikan perlindungan hukum bagi para perempuan pembela lingkungan dari ancaman intimidasi dan kriminalisasi.[]
